|
Pada awal Desember 2019, OECD (Organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi) mempublikasikan hasil PISA (Program Penilaian Siswa Internasional) 2018 yang menjelaskan bahwa pada umumnya, masyarakat publik hanya fokus pada hasil peringkat kumulatif (membaca, matematika, ilmu pengetahuan) negara yang disurvei. Padahal, ada data lain yang jauh lebih penting dan bisa kita pelajari untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Data yang jauh dari bahasan publik itu di antaranya memberikan gambaran tentang tingkat variasi (disparitas) hasil belajar-mengajar antar sekolah, tingkat efisiensi waktu kegiatan belajar-mengajar di sekolah, dan efisiensi penggunaan anggaran dalam meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan di setiap negara. Selanjutnya, tak dapat dipungkiri bahwa Finlandia tetap menjadi negara yang menarik dan layak untuk menjadi acuan (benchmark). Secara konsisten Finlandia mampu menjamin mutu sistem pendidikannya sehingga selalu menempati level yang tinggi bersama Singapura, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Australia, bahkan melampaui AS serta Jerman. Secara kualitas sistem pendidikan, Finlandia mampu membangun sistem pendidikan berkeadilan dengan menunjukkan tingkat variasi (disparitas) hasil belajar-mengajar antar sekolah terkecil diantara semua negara yang disurvei. Hasil PISA 2018 juga menunjukkan bahwa di antara negara-negara peringkat teratas, Finlandia memiliki waktu belajar sekolah paling pendek, yaitu 36,5 jam per minggu, sedangkan Singapura 53 jam per minggu, dan China 57,5 jam per minggu. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi belajar-mengajar di sekolah yang sangat tinggi sehingga secara sistemik sekolah (negara) memberikan keseimbangan antara aspek akademik dan kehidupan anak-anak atau kemampuan sosial (social skill). Dengan menelaah data PISA lebih dalam dan melihat perkembangan kualitas pendidikan dari periode ke periode, pasti akan memicu pertanyaan bagaimana Finlandia berhasil membangun sistem pendidikan yang berkualitas tinggi secara konsisten dalam bingkai misi keadilan (equity) dan kesetaraan (equality) yang kuat sebagai bangsa? Jawabannya sangat sederhana tapi substansial, yaitu adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah Finlandia sejak reformasi pendidikan 1970 sebagaimana disebutkan dalam laporan Educational policy outlook-OECD dan buku Finnish Lessons karya Prof. Pasi Sahlberg. [Kualitas] = [Keadilan] + [Kesetaraan] Bisa kita lihat bahwa dunia saat ini telah dan sedang bergerak meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Mayoritas gerakan reformasi pendidikan itu mengambil langkah-langkah yang memposisikan pendidikan sebagai industri pendidikan. Sebagai entitas bisnis maka sekolah (termasuk guru dan siswa) harus hidup dalam atmosfer kompetisi, melengkapi dengan berbagai standardisasi, mengutamakan aspek akuntabilitas dengan berbagai bentuk ujian, dan kualitas sekolah akan menjadi pilihan bagi orang tua siswa di mana keunggulan belajar-mengajar selalu dikuti dengan biaya tinggi yang harus dikeluarkan. Di sisi lain, ketika mayoritas negara mengikuti cara-cara di atas yang sering disebut Global Educational Reform Movement (GERM), Finlandia adalah sebuah paradoks dan menjadi referensi reformasi pendidikan dengan visi dan konsep transformasi yang berkebalikan. Visinya, pendidikan adalah hak asasi di mana negara harus menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan dengan keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan dan kualitas. Keadilan dalam sistem pendidikan memiliki makna bahwa semua siswa harus mempunyai akses yang sama pada pendidikan dengan kualitas yang tinggi apapun latar belakang keluarga dan daerah asal. Kesetaraan dalam kesempatan dan keadilan pada kualitas pendidikan akan menjamin setiap orang dapat mewujudkan cita-citanya melalui pendidikan. Dengan konsep keadilan dan kesetaraan dalam mencapai kualitas pendidikan, Finlandia mampu mengurangi secara signifikan perbedaan variasi capaian hasil pendidikan antar siswa dan antar sekolah dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu 10 tahun setelah reformasi pendidikan dimulai. Penekanan yang kuat pada keadilan dalam sistem pendidikan akan memberikan pengertian berbeda dalam hal penentuan kriteria kinerja sekolah dan cara mengukurnya. Keadilan tidak mengharuskan adanya standardisasi, karena kualitas yang optimal akan bisa dicapai dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah dengan mengutamakan peningkatan tanggungjawab pihak sekolah daripada laporan akuntabilitas berbasis data-data yang diperoleh dari berbagai kompetisi dan ujian berstandardisasi. Berpikir ulang soal pendidikan khusus Siswa-siswa yang kurang/belum mampu mengikuti proses belajar-mengajar dengan rencana-studi-kelas maka harus dibuatkan rencana-studi-individu dengan proses belajar-mengajar yang berbeda namun tetap mengacu rencana-studi-kelas. Pada awal semester guru harus secara cepat mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus dengan evaluasi yang akurat dan dengan cepat pula mengambil keputusan untuk memindahkan ke kelas-kelas khusus. Tujuan ini tidak lain agar para siswa tersebut sesegera mungkin mampu meningkatkan kemampuan akademisnya secara optimal sesuai dengan kapasitas intektual yang dimiliki, dan pada akhirnya bisa kembali ke kelas regular dengan proses belajar-mengajar secara normal. Inilah konsep keadilan dalam mencapai kualitas dan keadilan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar-mengajar yang hanya mengedepankan kompetisi hanya akan menyisakan para siswa berkebutuhan khusus tersebut sebagai SDM yang tersingkirkan. Padahal mereka punya hak asasi untuk meningkatkan kualitas diri yang harus dijamin oleh negara. Jadi, tidak hanya soal kesiapan siswa untuk menghadapi masa usia sekolah tapi lebih penting lagi adalah secara sistemik harus ada kesiapan sekolah (guru) untuk menghadapi berbagai perbedaan potensi akademis siswa. Reformasi pendidikan dan profesi guru Di Finlandia, proses menjadi guru dimulai sejak seseorang mendaftar pendidikan guru di perguruan tinggi dengan seleksi yang sangat kompetitif, kira-kira secara nasional kurang dari 9 persen dari pendaftar yang diterima. Penilaiannya tidak hanya pada aspek akademik dengan kualifikasi yang sangat tinggi tapi juga meliputi kepribadian, inter-personal, dan komitmen moral untuk mengajar. Seorang guru harus memiliki kemampuan akademis yang tinggi, kepribadian positif, kemampuan inter-personal unggul, dan komitmen moral yang kuat dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Secara birokratis dan politis, tahap dan proses ini mungkin menjadi yang paling sulit dan panjang namun harus ditempuh agar perubahan fundamental itu bisa terwujud karena standardisasi atau sertifikasi guru tidak akan punya dampak signifikan terhadap perubahan kualitas pendidikan bangsa. Dan berikutnya yang mendesak adalah bagaimana negara mampu menarik para pemuda-pemudi unggul dan memiliki jiwa pendidik untuk mengikuti pendidikan guru. Menjadikan profesi guru menjadi profesi impian sejajar dengan dokter, insinyur, dan pengacara.
|
