|
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas secara online untuk membahas nasib Ujian Nasional (UN) yang akan digelar saat wabah COVID-19 belum mereda. "Siang hari ini akan dibahas kebijakan UN untuk tahun 2020. Kita tahu COVID-19 sangat mengganggu proses pendidikan di tanah air, dan kita juga telah melakukan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19," ucap Jokowi memulai ratas, Selasa (24/3). Jokowi mengatakan, kondisi wabah corona berdampak pada 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh tanah air. "Ada 3 opsi yang dapat kita pilih, apakah UN ini tetap dilaksanakan. Kedua, apakah UN ditunda waktunya, atau yang ketiga ditiadakan sama sekali. "Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil, tetapi jangan smpai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN yang diadakan," pungkasnya. Sebelumnya, Komisi X dan Kemendikbud sudah rapat online pada Senin (23/3) membahas Ujian Nasional (UN) 2020. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menyebut hasilnya UN ditiadakan. "Barusan selesai rapat daring dengan Mendikbud dan jajaran; salah satu yang kita sepakati Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA ditiadakan," ucap Syaiful Huda, Selasa (24/3). Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian massif. Padahal, jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan. Pun begitu dengan UN SMP serta SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. Sebagai gantinya, Kemendikbud tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) secara online sebagai pengganti UN. Jika USBN via daring tidak bisa, maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumalatif siswa selama belajar di sekolah.
|
Komisi X DPR dan Kemendikbud menyepakati Ujian Nasional (UN) 2020 ditiadakan karena wabah corona. UN rencananya akan diganti dengan opsi lain yang masih dikaji.